Panitia Angket Pertanyakan Waktu Singkat Pembahasan RAPBD DKI 2015.

CNG.online: - Jakarta Panitia Angket DPRD DKI Jakarta mempertanyakan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 yang sempit. Yaitu hanya memakan waktu empat hari untuk pembahasan sekitar 13.000 mata kegiatan dengan dokumen setebal 6.600 halaman.

Wakil Ketua Panitia Angket, Inggard Joshua, mengatakan alasan pembahasan RAPBD DKI 2015 dipercepat, padahal untuk pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015 juga tidak terjadwal dengan baik.

“Kenapa dipercepat pembahasannya? Apalagi harus membuat nomor rekening itu membutuhkan waktu yang lama,” kata Inggard dalam rapat Panitia Angket di gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (12/3).

Anggota Panitia Angket asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rois Hadayana, menduga percepatan waktu pembahasan untuk tidak memberikan peluang bagi DPRD membahas anggaran secara mendetail. Apalagi yang dibahas DPRD DKI bersama eksekutif selama empat hari tersebut merupakan anggaran yang sudah dikunci terlebih dahulu dalam e-budgeting atas Surat Edaran Sekda No. 2 tahun 2015 tertanggal 13 Januari 2015.

“Patut diduga seperti itu. Penyusunan anggaran di pusat dan daerah itu beda. Kalau di daerah, ada dua yang menyusun anggaran yaitu Pemda dan DPRD DKI. Jadi DPRD DKI punya hak budgeting. Hanya persoalannya sudah terbentuk mindset, DPRD DKI itu tak perlu dilibatkan. Makanya waktu pembahasan dipersempitlah, dan setiap usulan enggak dimasukin, karena sudah ada arahan, sudah dikunci,” kata Rois.

Anggota Panitia Angket dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Pantas Nainggolan menilai dalam penyusunan dan pembahasan APBD DKI 2015, ada unsur untuk melegitimasikan DPRD tidak berhak melakukan pembahasan APBD DKI. Padahal hak budget dewan sudah diatur dalam undang-undang.

“Sudah terlihat ada unsure untuk melegitimasikan dewan tak perlu turut dalam pembahasan anggaran. Lihat saja, KUA-PPAS dibahas hanya gelondongan saja. Lalu kita tidak masuk ke dalam satuan ketiga. Artinya, anggaran tidak dibahas secara rinci. Apakah memang ada unsure kesengajaan untuk melakukan penjebakan kepada DPRD,” ungkap Pantas.

Lalu Sekretaris Panitia Angket DPRD DKI asal Fraksi PKS menanyakan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI, Saefullah, mengenai tindakan yang telah diungkapkan beberapa anggota dewan tadi mendapatkan arahan dari Gubernur.

“Apa ada arahan Gubernur berkenaan dengan tidak dibahasnya satuan tiga? Apakah ada arahan dari Gubernur untuk mempercepat pembahasan APBD DKI 2015? Tolong dijawab Pak Sekda,” ucap Nurdin.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Saefullah mengatakan perubahan jadwal pembahasan RAPBD DKI 2015 itu disepakati bersama dalam rapat badan musyawarah (Bamus) DPRD DKI dengan eksekutif.

“Saya ada dokumen hasil kesepakatan di Bamus. Yang menghantarkan kita terhadap perubahan jadwal pembahasan,” ujar Saefullah.

Menurutnya, pembahasan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang disepakati. Bahkan RAPBD yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dan yang menjadi persoalan adalah lampiran belanja, karena ada perbedaan anggaran antara legislatif dan eksekutif.

“Saya sepakat dengan jadwal itu. Semua kita lakukan. Tidak ada yang kita lakukan. Proses rapat komisi memang sangat tidak maksimal. Mungkin karena kurang waktu. Saya punya rekaman rapat yang terjadi di Komisi A hingga E. Sifatnya normatif. Rekomendasi dewan pun normatif. Rekomendasi itu kita sertakan lampirannya dalam APBD yang kita kirimkan ke Kemdagri,”.

Desa Perbatasan Menjadi Pintu Gerbang Perdagangan Antarnegara. | 55 Desa di Kotawaringin Timur Belum Dapat Layanan Telekomunikasi.

CNG.online: - Jakarta Kawasan perbatasan harus menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Karena itu, sebagai daerah khusus, kawasan perbatasan membutuhkan penanganan dan strategi khusus pula.

Ada dua penanganan dan strategi khusus yang ditawarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinnggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar dalam menyelesaikan beberapa persoalan di daerah perbatasan yang secara keseluruhan masuk daerah tertinggal.

"Pertama, menjadikan kawasan perbatasan sebagai sabuk pengamanan negara sehingga harus diperkuat. Kedua, dengan melakukan penanganan potensi konflik di daerah," ujar Menteri Marwan, di Jakarta, Rabu (11/3).

Marwan menjelaskan jika beberapa kegiatan di kawasan perbatasan tidak dikelola dengan baik, akan berdampak buruk terhadap pertahanan dan keamanan di tingkat regional maupun internasional, secara langsung maupun tidak langsung.

"Dan hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamananan nasional," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima SP, Rabu.

Sebab itu, Marwan menjelaskan akan menggunakan dua pendekatan dalam membangun kawasan perbatasan. "Pertama dengan menggunakan pendekatan keamanan (security approach), dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach)," ujarnya.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, imbuh Marwan akan difokuskan pada 10 pusat Legiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi.

"Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan Tahun 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan," katanya.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55 Desa di Kotawaringin Timur Belum Dapat Layanan Telekomunikasi.
CNG.online: - Sampit Sebanyak 55 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, hingga kini belum terjangkau layanan telekomunikasi.

"Makanya kalau ada perusahaan yang ingin membangun menara selular, kami akan sangat senang membantunya. Sarana telekomunikasi ini sangat penting bagi masyarakat," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotim, Burhanudin di Sampit, Minggu (8/3).

Data Bappeda Kotim, cakupan layanan menara telekomunikasi di Kotim saat ini baru 6.178 kilometer persegi. Jika dibanding dengan luas wilayah Kotim 16.796 kilometer persegi meliputi 17 kecamatan, maka cakupan layanan menara telekomunikasi baru sebesar 37,45 persen.

Dari 168 desa dan 17 kelurahan yang ada di Kotim, jumlah desa yang terlayani jaringan selular sebanyak 113 desa dan 17 kelurahan. Artinya, desa yang masuk zona blank spot atau tanpa jaringan selular sebanyak 55 desa.

Saat ini ada tiga provider operator selular yang beroperasi di Kotim. Pemerintah daerah mendorong agar operator selular berperan dalam membuka keterisolasian masyarakat di pedalaman, termasuk dalam hal sarana telekomunikasi.

"Dari 14 indikator yang menjadi penilaian dalam penetapan status desa tertinggal dan maju. Saat ini yang masih kita cari solusinya adalah jaringan telekomunikasi, karena di desa-desa itu sangat sulit, sementara operator selular belum ada yang membangun menara di sana. Makanya kalau ada, kita akan bantu mereka semaksimal mungkin," kata Burhanudin.

Adi, seorang pegawai kontrak di Kecamatan Telaga Antang, mengakui susahnya berkomunikasi di pelosok. Saat hendak berkomunikasi, dia harus turun ke desa yang sudah terjangkau sinyal selular atau harus naik ke atas bukit agar bisa mendapat sinyal selular.

"Desa-desa di atas Sangai rata-rata tidak terjangkau sinyal telepon selular. Jadi kalau sudah ke sana, rasanya benar-benar terputus dengan dunia luar. Telepon selular hanya jadi pajangan atau buat nge-game (permainan) saja. Kalau ada kondisi darurat, ya terpaksa harus turun ke kampung yang bisa dapat sinyal," kata Adi.

Dia berharap ada operator selular yang punya kepedulian dengan membangun menara selular hingga ke pedalaman. Dari sisi bisnis, mungkin belum menguntungkan, namun dari sisi lain sudah jelas bahwa perusahaan juga punya kewajiban tanggung jawab sosial membantu masyarakat.

Harga Beras Normal, Praktik Mafia Mengendur.

CNG.online: - Jakarta saat terjadi lonjakan harga beras dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah kuat menduga ada praktik mafia beras.

Seiring dengan berangsur normalnya harga beras setelah gelontoran operasi pasar 300 ribu ton dan dimulainya masa panen di sejumlah daerah, pemerintah berharap usaha mafia mengendur dengan sendirinya.

Presiden Joko Widodo yang menggelar rapat terbatas tentang masalah beras di Istana Negara, kemarin, tidak secara khusus membahas masalah mafia beras sebagai salah satu penyebab tingginya harga beras.

Masalah lonjakan harga beras, menurut Presiden, lebih disebabkan ketidaknormalan alias persoalan distribusi.

Selain itu, faktor mundurnya masa panen dari jadwal sebelumnya juga berimbas pada pasokan.

"Kami enggak ngerti ada permainan atau tidak, tetapi kami terus mencari (mafia beras). Tapi (yang jelas beras) terus kami pasok," kata Jokowi saat berkunjung ke ruang wartawan Istana Negara, tadi malam.

Hanya, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil berpandangan harga beras yang melambung belakangan ini lebih disebabkan faktor supply and demand.

Menurutnya, ketidaknormalan harga beras hanya terjadi di Jakarta dan di beberapa daerah saja.

"Itu karena kita kurang supply. November dan Desember memang tidak ada raskin karena raskin telah dijamak pada bulan-bulan awal 2014," jelas Sofyan.

Perum Bulog tidak membantah adanya praktik beras oplosan yang dilakukan mafia beras seperti hasil investigasi yang diberitakan Media Indonesia, Senin (2/3).

"Tetapi kami belum menemukan adanya kebocoran beras Bulog yang masuk ke pasar tanpa melalui operasi pasar," ujar Sekretaris Perusahaan Bulog Djoni Nur Ashari, kemarin.

Pun begitu, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengkritisi peran Bulog dalam pemegang kendali distribusi beras nasional.

"Saya kira kalau Bulog memainkan peran dengan baik, semua akan berjalan dengan baik. Lalu kenaikan harga beras juga dapat dicegah," ujarnya saat dihubungi.

Rusman menambahkan, kenaikan beras saat ini bukan disebabkan Bulog. Ia menilai musim panas dan hujan yang tidak bisa diperkirakan menjadi salah satu penyebab utama, bukan disebabkan mafia beras.

Mantan Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, berpendapat kenaikan harga beras tidak semata-mata ulah mafia beras.

"Kan, belum ada konfirmasi bahwa mafia beras itu ada," ujarnya.

Perbaiki sistem
Dugaan adanya mafia beras datang dari Menteri Perdagangan Rachmat Gobel yang melakukan sidak di Pasar Induk Cipinang.

Saat sidak itu, ia menemukan adanya penimbunan dan pengoplosan beras Bulog yang dilakukan salah satu pedagang.

Rachmat mengaku dugaan adanya mafia beras itu tidak dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi.

Untuk mengantisipasinya, ia memilih perbaikan mekanisme secara paripurna.

"Kita perbaiki sistem secara keseluruhannya," ujarnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani Indonesia Agusdin Pulungan secara gamblang memaparkan praktik penyelewengan beras yang dilakukan mafia beras di Pasar Induk Cipinang yang dikenal dengan jaringan semut.

Pekanbaru: Puluhan Hektare Lahan di Rokan Hilir Terbakar.

CNG.online: - Kab. Rokan Hilir Lebih dari 35 hektare rawa gambut kering di sejumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, dilaporkan terbakar hingga menimbulkan asap yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.

"Kebakaran lahan terjadi sejak kemarin di dua titik lokasi, yakni Kecamatan Bangko dan Tanah Putih," kata Kepala Bidang Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Polisi Guntur Aryo Tejo lewat pesan elektronik yang diterima, Minggu (1/3).

AKBP Guntur merinci, untuk di Kecamatan Bangko, satu titik kebakaran berada di Desa Teluk Bano II. Selanjutnya juga ada dua titik kebakaran lahan di Kecamatan Tanah Putih tepatnya di Desa Sedinginan dan Desa Rantau Bais.

Ia menjelaskan, untuk titik kebakaran di wilayah Bangko, tim dari Polres Rokan Hilir dan Polsek Bangko sejak kemarin telah berada di lokasi kebakaran.

"Di lokasi ini kebakaran terjadi persisnya di Dusun Suka Damai, Kepulauan Teluk Bano. Luas lahan terbakar mencapai 32 hektare dan lahan tersebut adalah semak belukar rawa gambut," katanya.

Guntur mengatakan, anggota juga telah mendeteksi identitas pemilik lahan terbakar, masing-masing atas nama Paini, Udin, Kemis dan Bandot.

"Para pemilik lahan juga telah dimintai keterangannya dan saat ini kasusnya masih dalam proses penyelidikan," kata dia.

AKBP Guntur menjelaskan, Tim Karhutla Polsek Bangko, bersama sejumlah masyarakat di Kecamatan Bangko dan regu Damkar PT Jatim telah melakukan upaya pemadaman sejak kemarin dan api telah berhasil dipadamkan.

Sementara itu untuk kebakaran lahan di Kecamatan Tanah Putih, Tim Karhutla Polres Rokan Hilir dan Polsek Tanah Putih juga telah berada di lokasi kebakaran sejak kemarin.

"Lokasi kebakaran lahan persisnya berada di Kepulauan Rantau Bais dimana luas lahan yang terbakar ada sebanyak 5 hektare. Pemilik lahanya masih dalam lidik," katanya.

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau kembali terjadi sejak beberapa pekan lalu, menyebabkan kabut asap menyelimuti berbagai wilayah termasuk Kota Pekanbaru.

Sepanjang Januari hingga Februari 2015, Polda Riau bersama jajaran juga telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan. Kepolisian juga telah menangkap sejumlah orang diduga melakukan perambahan dan pembalakan secara ilegal.

Kenaikan Harga Beras diSebabkan Kurangnya Stok. |& JK Wapres Pastikan Harga Beras Segera Turun.

CNG.online: - Perum Bulog mengungkapkan kenaikan harga beras disebabkan kekosongan stok dalam tiga bulan sebelumnya yakni periode November-Desember 2014 dan Januari 2015.

"Bulog bertugas mengeluarkan 232.000 ton raskin (beras miskin) tiap bulan. Tapi, November-Desember 2014, stoknya tidak ada dan Januari masih seperti itu," kata Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Leli Pritasari Subekti dalam konperensi pers di Jakarta, Sabtu.

Hal tersebut disampaikannya merespon dugaan mafia beras sebagai penyebab kenaikan harga beras belakangan ini.

Leli menjelaskan, kondisi pada akhir 2014 itu dikarenakan stok November dan Desember sudah ditarik terlebih dahulu pada Februari dan Maret 2014, sehingga menyebabkan kekosongan sebesar 462.000 ton.

Akibatnya, pada Desember 2014 dan Januari 2015, Bulog hanya menggelontorkan 71.000 ton beras, sehingga kurang efektif menurunkan harga.

"Hitungannya, 462 ribu stok yang kosong hanya ditutup dengan 71 ribu, akhirnya ya kurang nendang," kata Leli.

Hal tersebut diperparah dengan terlambatnya pasokan beras pada Januari akibat "launching" yang baru diresmikan pada tanggal 28 Januari 2015, sehingga total kekosongan stok beras mencapai hampir 700.000 ton.

Selain itu, adanya isu penghapusan raskin juga berpengaruh secara psikologis maupun administratif terhadap pemerintah daerah.

Terkait dengan kelangkaan stok beras di pasar, pengamat pertanian Khudori juga berpendapat hal itu disebabkan karena faktor alam dan bukan ulah mafia beras seperti yang disebut Menteri Perdagangan.

Faktor alam yang dimaksud ialah musim paceklik yang berlangsung lama, sehingga mengakibatkan mundurnya jadwal panen raya di Indonesia.

"Mestinya Februari hingga Mei kita sudah panen raya, tapi karena hujan datang terlambat, maka jadwal tanam dan panen ikut mundur sekitar satu hingga 1,5 bulan. Musim pacekliknya lebih lama," kata Khudori.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JK Wapres Pastikan Harga Beras Segera Turun. Lalu CNG.online: - Makassar Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan harga beras akan turun mengingat stok sebesar 1,5 juta ton cukup tersedia ditambah lagi bulan depan akan panen raya sehingga masyarakat tak perlu khawatir membeli dengan harga yang tinggi.

"Stok cukup dan bisa turunkan harga beras karena sekali lagi panen bulan depan bahkan minggu depan sudah ada sedikit panen. Jadi tak perlu ada kekhawatiran," kata Jusuf Kalla kepada pers di Makassar, Sabtu

Wapres mengatakan, kenaikan harga beras selama ini lebih disebabkan adanya keterlambatan raskin dari Bulog mengingat ada perubahan rencana kalau Raskin akan dihentikan.

Menurutnya, semula raskin akan diganti dengan uang tapi rencana tersebut tidak jadi karena tidak sesuai dengan tujuan raskin.

"Raskin harus berupa beras supaya menciptakan ketahanan pangan. Kalau dikasih uanh nanti bisa untuk membeli kebutuhan yang lain," katanya.

Bagi masyarakat, beras memang memegang peranan sangat penting mengingat 60 persen pengeluaran dipergunakan untuk membeli makanan," katanya.

JK mengatakan stok sebesar 1,5 juta ton saat ini dinilai sangat aman dan jika nanti panen stok bisa mencapai tiga juta ton.

"Dulu malah stok pernah cuman 500 ribu ton tapi tidak apa-apa karena beberapa minggu kemudian sudah panen sehingga stok bertambah," kata Kalla.

Gubernur Sulawesi Selatan Sjahrul Yasin Limpo mengatakan, provinsinya selama ini memang menjadi salah satu lumbung beras nasional dan menyalurkan raskin ke 22 provinsi.

Selama ini Sulsel bisa mendistribusikan raskin mencapai 900 ribu ton.

Pada Maret dan April saat nanti panen raya stok bisa mencapai 1,5 juta ton dan siap disalurkan ke sejumlah daerah yang alami kekurangan beras.