Desa Perbatasan Menjadi Pintu Gerbang Perdagangan Antarnegara. | 55 Desa di Kotawaringin Timur Belum Dapat Layanan Telekomunikasi.

CNG.online: - Jakarta Kawasan perbatasan harus menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Karena itu, sebagai daerah khusus, kawasan perbatasan membutuhkan penanganan dan strategi khusus pula.

Ada dua penanganan dan strategi khusus yang ditawarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinnggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar dalam menyelesaikan beberapa persoalan di daerah perbatasan yang secara keseluruhan masuk daerah tertinggal.

"Pertama, menjadikan kawasan perbatasan sebagai sabuk pengamanan negara sehingga harus diperkuat. Kedua, dengan melakukan penanganan potensi konflik di daerah," ujar Menteri Marwan, di Jakarta, Rabu (11/3).

Marwan menjelaskan jika beberapa kegiatan di kawasan perbatasan tidak dikelola dengan baik, akan berdampak buruk terhadap pertahanan dan keamanan di tingkat regional maupun internasional, secara langsung maupun tidak langsung.

"Dan hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamananan nasional," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima SP, Rabu.

Sebab itu, Marwan menjelaskan akan menggunakan dua pendekatan dalam membangun kawasan perbatasan. "Pertama dengan menggunakan pendekatan keamanan (security approach), dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach)," ujarnya.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, imbuh Marwan akan difokuskan pada 10 pusat Legiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi.

"Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan Tahun 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan," katanya.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55 Desa di Kotawaringin Timur Belum Dapat Layanan Telekomunikasi.
CNG.online: - Sampit Sebanyak 55 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, hingga kini belum terjangkau layanan telekomunikasi.

"Makanya kalau ada perusahaan yang ingin membangun menara selular, kami akan sangat senang membantunya. Sarana telekomunikasi ini sangat penting bagi masyarakat," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotim, Burhanudin di Sampit, Minggu (8/3).

Data Bappeda Kotim, cakupan layanan menara telekomunikasi di Kotim saat ini baru 6.178 kilometer persegi. Jika dibanding dengan luas wilayah Kotim 16.796 kilometer persegi meliputi 17 kecamatan, maka cakupan layanan menara telekomunikasi baru sebesar 37,45 persen.

Dari 168 desa dan 17 kelurahan yang ada di Kotim, jumlah desa yang terlayani jaringan selular sebanyak 113 desa dan 17 kelurahan. Artinya, desa yang masuk zona blank spot atau tanpa jaringan selular sebanyak 55 desa.

Saat ini ada tiga provider operator selular yang beroperasi di Kotim. Pemerintah daerah mendorong agar operator selular berperan dalam membuka keterisolasian masyarakat di pedalaman, termasuk dalam hal sarana telekomunikasi.

"Dari 14 indikator yang menjadi penilaian dalam penetapan status desa tertinggal dan maju. Saat ini yang masih kita cari solusinya adalah jaringan telekomunikasi, karena di desa-desa itu sangat sulit, sementara operator selular belum ada yang membangun menara di sana. Makanya kalau ada, kita akan bantu mereka semaksimal mungkin," kata Burhanudin.

Adi, seorang pegawai kontrak di Kecamatan Telaga Antang, mengakui susahnya berkomunikasi di pelosok. Saat hendak berkomunikasi, dia harus turun ke desa yang sudah terjangkau sinyal selular atau harus naik ke atas bukit agar bisa mendapat sinyal selular.

"Desa-desa di atas Sangai rata-rata tidak terjangkau sinyal telepon selular. Jadi kalau sudah ke sana, rasanya benar-benar terputus dengan dunia luar. Telepon selular hanya jadi pajangan atau buat nge-game (permainan) saja. Kalau ada kondisi darurat, ya terpaksa harus turun ke kampung yang bisa dapat sinyal," kata Adi.

Dia berharap ada operator selular yang punya kepedulian dengan membangun menara selular hingga ke pedalaman. Dari sisi bisnis, mungkin belum menguntungkan, namun dari sisi lain sudah jelas bahwa perusahaan juga punya kewajiban tanggung jawab sosial membantu masyarakat.