Wabah Legiuner 'Tewaskan 10 orang. Sekitar 100 orang diPerkirakan telah terinfeksi dengan Infeksi Paru-paru.

New York: wabah legiuner 'Tewaskan 10 orang.

Sekitar 100 orang diperkirakan telah terinfeksi dengan infeksi paru-paru, yang pejabat sebelumnya mengatakan berada di bawah kendali.

Dua orang tewas dalam kaitannya dengan legiuner 'wabah penyakit di New York City, membawa korban tewas ke 10, kata para pejabat.

Walikota Bill de Blasio mengatakan jumlah kasus infeksi paru-paru serius hingga 100.

Para pejabat mengatakan awal pekan ini bahwa kota terbesar yang pernah legiuner 'wabah, yang berpusat di sekitar Bronx Selatan, sudah mencapai puncaknya.

Penyidik ​​kata sumber itu lima menara pendingin yang kini telah dibersihkan oleh departemen kesehatan kota.

Para pejabat kesehatan menekankan bahwa penyakit yang dapat diobati dengan antibiotik, tidak dapat ditularkan dari orang ke orang.

Tetapi banyak warga New York mengambil tindakan pencegahan - beralih dari air keran untuk air kemasan karena takut kontaminasi.

Ada beberapa 2.400 kasus penyakit Legionnaires 'di Amerika Serikat tahun ini, menurut Pusat Pengendalian dan Pencegahan Penyakit.

Hal ini dapat memakan waktu hingga 10 hari untuk gejala muncul setelah air terinfeksi dengan bakteri Legionella yang dihirup ke dalam paru-paru.

Penderita juga bisa mengalami kelelahan, kehilangan nafsu makan, kebingungan, diare dan sakit kepala.

Penyakit pernapasan udara bernama setelah wabah 1976 di konvensi American Legion di Philadelphia.

Sumber: News.sky

Wapres Pastikan Bulan Ini Dana Desa Cair.

CNG.online: - Jakarta Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) kembali memastikan, bulan April ini pemerintah akan mencairkan dana desa yang besarannya sekitar Rp 750 juta per desa. Sebagaimana dijanjikan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes) Marwan Jafar.

"Saat ini, baru awal April, saya kira masih ada waktu. memang rencananya di semester pertama ini sudah harus keluar (dana desa)," kata JK di Istana Wapres, Jakarta, Jumat (10/4).

Walaupun, lanjutnya, memang ada perubahan struktur ataupun organisasi di kementerian yang menyebabkan perombakan mekanisme penyaluran dana desa tersebut.

Seperti diketahui, polemik pengurusan desa timbul akibat perubahan nomenklatur dalam kabinet kerja, yaitu Kementerian Pembangunan Desa Tertinggal menjadi Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Kemdes). Sehingga, rebutan pengurusan desa terjadi antara Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dan Kemdes.

Ujungnya, terjadi perebutan keberadaan Direktorat Jenderal (Ditjen) Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD).

Hingga, akhirnya diputuskan Kemdagri akan fokus pada urusan administrasi pemerintahan desa. Sedangkan, Kemdes akan mengurus desa terkait dengan perencanaan program pembangunan, monitoring, dan pemberdayaan masyarakat. Sehingga, Ditjen PMD berada di bawah wewenang Kemdes.

Terkait dana desa, Mendes Marwan Jafar memang pernah mengatakan, pertengahan April 2015, dana desa Rp 750 juta per desa akan dicairkan pertengahan bulan April ini.

Menurutnya, setiap desa rata-rata akan menerima dana sebesar Rp 750 juta yang meliputi Dana Desa (DD) dari pemerintah pusat dan Alokasi Dana Desa (ADD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota.

Walaupun, alokasinya setiap desa akan bervariasi jumlahnya.

Panitia Angket Pertanyakan Waktu Singkat Pembahasan RAPBD DKI 2015.

CNG.online: - Jakarta Panitia Angket DPRD DKI Jakarta mempertanyakan pembahasan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) DKI 2015 yang sempit. Yaitu hanya memakan waktu empat hari untuk pembahasan sekitar 13.000 mata kegiatan dengan dokumen setebal 6.600 halaman.

Wakil Ketua Panitia Angket, Inggard Joshua, mengatakan alasan pembahasan RAPBD DKI 2015 dipercepat, padahal untuk pembahasan Kebijakan Umum APBD serta Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) 2015 juga tidak terjadwal dengan baik.

“Kenapa dipercepat pembahasannya? Apalagi harus membuat nomor rekening itu membutuhkan waktu yang lama,” kata Inggard dalam rapat Panitia Angket di gedung DPRD DKI, Jakarta, Kamis (12/3).

Anggota Panitia Angket asal Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rois Hadayana, menduga percepatan waktu pembahasan untuk tidak memberikan peluang bagi DPRD membahas anggaran secara mendetail. Apalagi yang dibahas DPRD DKI bersama eksekutif selama empat hari tersebut merupakan anggaran yang sudah dikunci terlebih dahulu dalam e-budgeting atas Surat Edaran Sekda No. 2 tahun 2015 tertanggal 13 Januari 2015.

“Patut diduga seperti itu. Penyusunan anggaran di pusat dan daerah itu beda. Kalau di daerah, ada dua yang menyusun anggaran yaitu Pemda dan DPRD DKI. Jadi DPRD DKI punya hak budgeting. Hanya persoalannya sudah terbentuk mindset, DPRD DKI itu tak perlu dilibatkan. Makanya waktu pembahasan dipersempitlah, dan setiap usulan enggak dimasukin, karena sudah ada arahan, sudah dikunci,” kata Rois.

Anggota Panitia Angket dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P), Pantas Nainggolan menilai dalam penyusunan dan pembahasan APBD DKI 2015, ada unsur untuk melegitimasikan DPRD tidak berhak melakukan pembahasan APBD DKI. Padahal hak budget dewan sudah diatur dalam undang-undang.

“Sudah terlihat ada unsure untuk melegitimasikan dewan tak perlu turut dalam pembahasan anggaran. Lihat saja, KUA-PPAS dibahas hanya gelondongan saja. Lalu kita tidak masuk ke dalam satuan ketiga. Artinya, anggaran tidak dibahas secara rinci. Apakah memang ada unsure kesengajaan untuk melakukan penjebakan kepada DPRD,” ungkap Pantas.

Lalu Sekretaris Panitia Angket DPRD DKI asal Fraksi PKS menanyakan kepada Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta yang sekaligus Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) DKI, Saefullah, mengenai tindakan yang telah diungkapkan beberapa anggota dewan tadi mendapatkan arahan dari Gubernur.

“Apa ada arahan Gubernur berkenaan dengan tidak dibahasnya satuan tiga? Apakah ada arahan dari Gubernur untuk mempercepat pembahasan APBD DKI 2015? Tolong dijawab Pak Sekda,” ucap Nurdin.

Menanggapi pertanyaan tersebut, Saefullah mengatakan perubahan jadwal pembahasan RAPBD DKI 2015 itu disepakati bersama dalam rapat badan musyawarah (Bamus) DPRD DKI dengan eksekutif.

“Saya ada dokumen hasil kesepakatan di Bamus. Yang menghantarkan kita terhadap perubahan jadwal pembahasan,” ujar Saefullah.

Menurutnya, pembahasan yang dilakukan sesuai dengan jadwal yang disepakati. Bahkan RAPBD yang dikirim ke Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan. Dan yang menjadi persoalan adalah lampiran belanja, karena ada perbedaan anggaran antara legislatif dan eksekutif.

“Saya sepakat dengan jadwal itu. Semua kita lakukan. Tidak ada yang kita lakukan. Proses rapat komisi memang sangat tidak maksimal. Mungkin karena kurang waktu. Saya punya rekaman rapat yang terjadi di Komisi A hingga E. Sifatnya normatif. Rekomendasi dewan pun normatif. Rekomendasi itu kita sertakan lampirannya dalam APBD yang kita kirimkan ke Kemdagri,”.

Desa Perbatasan Menjadi Pintu Gerbang Perdagangan Antarnegara. | 55 Desa di Kotawaringin Timur Belum Dapat Layanan Telekomunikasi.

CNG.online: - Jakarta Kawasan perbatasan harus menjadi pintu gerbang aktivitas ekonomi dan perdagangan dengan negara tetangga secara terintegrasi dan berwawasan lingkungan. Karena itu, sebagai daerah khusus, kawasan perbatasan membutuhkan penanganan dan strategi khusus pula.

Ada dua penanganan dan strategi khusus yang ditawarkan oleh Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinnggal, dan Transmigrasi, Marwan Jafar dalam menyelesaikan beberapa persoalan di daerah perbatasan yang secara keseluruhan masuk daerah tertinggal.

"Pertama, menjadikan kawasan perbatasan sebagai sabuk pengamanan negara sehingga harus diperkuat. Kedua, dengan melakukan penanganan potensi konflik di daerah," ujar Menteri Marwan, di Jakarta, Rabu (11/3).

Marwan menjelaskan jika beberapa kegiatan di kawasan perbatasan tidak dikelola dengan baik, akan berdampak buruk terhadap pertahanan dan keamanan di tingkat regional maupun internasional, secara langsung maupun tidak langsung.

"Dan hal ini tentunya akan berpengaruh terhadap ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamananan nasional," ujarnya dalam keterangan pers yang diterima SP, Rabu.

Sebab itu, Marwan menjelaskan akan menggunakan dua pendekatan dalam membangun kawasan perbatasan. "Pertama dengan menggunakan pendekatan keamanan (security approach), dan pendekatan peningkatan kesejahteraan masyarakat (prosperity approach)," ujarnya.

Peningkatan kesejahteraan masyarakat, imbuh Marwan akan difokuskan pada 10 pusat Legiatan Strategis Nasional (PKSN) dan 187 Kecamatan Lokasi Prioritas (Lokpri) di 41 Kabupaten/Kota dan 13 Provinsi.

"Arah kebijakan pengembangan kawasan perbatasan Tahun 2015-2019 adalah mempercepat pembangunan kawasan perbatasan di berbagai bidang, terutama peningkatan bidang ekonomi, sosial dan keamanan," katanya.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
55 Desa di Kotawaringin Timur Belum Dapat Layanan Telekomunikasi.
CNG.online: - Sampit Sebanyak 55 desa di Kabupaten Kotawaringin Timur, Kalimantan Tengah, hingga kini belum terjangkau layanan telekomunikasi.

"Makanya kalau ada perusahaan yang ingin membangun menara selular, kami akan sangat senang membantunya. Sarana telekomunikasi ini sangat penting bagi masyarakat," kata Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kotim, Burhanudin di Sampit, Minggu (8/3).

Data Bappeda Kotim, cakupan layanan menara telekomunikasi di Kotim saat ini baru 6.178 kilometer persegi. Jika dibanding dengan luas wilayah Kotim 16.796 kilometer persegi meliputi 17 kecamatan, maka cakupan layanan menara telekomunikasi baru sebesar 37,45 persen.

Dari 168 desa dan 17 kelurahan yang ada di Kotim, jumlah desa yang terlayani jaringan selular sebanyak 113 desa dan 17 kelurahan. Artinya, desa yang masuk zona blank spot atau tanpa jaringan selular sebanyak 55 desa.

Saat ini ada tiga provider operator selular yang beroperasi di Kotim. Pemerintah daerah mendorong agar operator selular berperan dalam membuka keterisolasian masyarakat di pedalaman, termasuk dalam hal sarana telekomunikasi.

"Dari 14 indikator yang menjadi penilaian dalam penetapan status desa tertinggal dan maju. Saat ini yang masih kita cari solusinya adalah jaringan telekomunikasi, karena di desa-desa itu sangat sulit, sementara operator selular belum ada yang membangun menara di sana. Makanya kalau ada, kita akan bantu mereka semaksimal mungkin," kata Burhanudin.

Adi, seorang pegawai kontrak di Kecamatan Telaga Antang, mengakui susahnya berkomunikasi di pelosok. Saat hendak berkomunikasi, dia harus turun ke desa yang sudah terjangkau sinyal selular atau harus naik ke atas bukit agar bisa mendapat sinyal selular.

"Desa-desa di atas Sangai rata-rata tidak terjangkau sinyal telepon selular. Jadi kalau sudah ke sana, rasanya benar-benar terputus dengan dunia luar. Telepon selular hanya jadi pajangan atau buat nge-game (permainan) saja. Kalau ada kondisi darurat, ya terpaksa harus turun ke kampung yang bisa dapat sinyal," kata Adi.

Dia berharap ada operator selular yang punya kepedulian dengan membangun menara selular hingga ke pedalaman. Dari sisi bisnis, mungkin belum menguntungkan, namun dari sisi lain sudah jelas bahwa perusahaan juga punya kewajiban tanggung jawab sosial membantu masyarakat.

Harga Beras Normal, Praktik Mafia Mengendur.

CNG.online: - Jakarta saat terjadi lonjakan harga beras dalam beberapa pekan terakhir, pemerintah kuat menduga ada praktik mafia beras.

Seiring dengan berangsur normalnya harga beras setelah gelontoran operasi pasar 300 ribu ton dan dimulainya masa panen di sejumlah daerah, pemerintah berharap usaha mafia mengendur dengan sendirinya.

Presiden Joko Widodo yang menggelar rapat terbatas tentang masalah beras di Istana Negara, kemarin, tidak secara khusus membahas masalah mafia beras sebagai salah satu penyebab tingginya harga beras.

Masalah lonjakan harga beras, menurut Presiden, lebih disebabkan ketidaknormalan alias persoalan distribusi.

Selain itu, faktor mundurnya masa panen dari jadwal sebelumnya juga berimbas pada pasokan.

"Kami enggak ngerti ada permainan atau tidak, tetapi kami terus mencari (mafia beras). Tapi (yang jelas beras) terus kami pasok," kata Jokowi saat berkunjung ke ruang wartawan Istana Negara, tadi malam.

Hanya, Menteri Koordinator Perekonomian Sofyan Djalil berpandangan harga beras yang melambung belakangan ini lebih disebabkan faktor supply and demand.

Menurutnya, ketidaknormalan harga beras hanya terjadi di Jakarta dan di beberapa daerah saja.

"Itu karena kita kurang supply. November dan Desember memang tidak ada raskin karena raskin telah dijamak pada bulan-bulan awal 2014," jelas Sofyan.

Perum Bulog tidak membantah adanya praktik beras oplosan yang dilakukan mafia beras seperti hasil investigasi yang diberitakan Media Indonesia, Senin (2/3).

"Tetapi kami belum menemukan adanya kebocoran beras Bulog yang masuk ke pasar tanpa melalui operasi pasar," ujar Sekretaris Perusahaan Bulog Djoni Nur Ashari, kemarin.

Pun begitu, Wakil Menteri Pertanian Rusman Heriawan mengkritisi peran Bulog dalam pemegang kendali distribusi beras nasional.

"Saya kira kalau Bulog memainkan peran dengan baik, semua akan berjalan dengan baik. Lalu kenaikan harga beras juga dapat dicegah," ujarnya saat dihubungi.

Rusman menambahkan, kenaikan beras saat ini bukan disebabkan Bulog. Ia menilai musim panas dan hujan yang tidak bisa diperkirakan menjadi salah satu penyebab utama, bukan disebabkan mafia beras.

Mantan Wakil Menteri Perdagangan, Bayu Krisnamurthi, berpendapat kenaikan harga beras tidak semata-mata ulah mafia beras.

"Kan, belum ada konfirmasi bahwa mafia beras itu ada," ujarnya.

Perbaiki sistem
Dugaan adanya mafia beras datang dari Menteri Perdagangan Rachmat Gobel yang melakukan sidak di Pasar Induk Cipinang.

Saat sidak itu, ia menemukan adanya penimbunan dan pengoplosan beras Bulog yang dilakukan salah satu pedagang.

Rachmat mengaku dugaan adanya mafia beras itu tidak dibahas dalam rapat terbatas yang dipimpin Presiden Jokowi.

Untuk mengantisipasinya, ia memilih perbaikan mekanisme secara paripurna.

"Kita perbaiki sistem secara keseluruhannya," ujarnya.

Pada pemberitaan sebelumnya, Ketua Umum Wahana Masyarakat Tani Indonesia Agusdin Pulungan secara gamblang memaparkan praktik penyelewengan beras yang dilakukan mafia beras di Pasar Induk Cipinang yang dikenal dengan jaringan semut.

Pekanbaru: Puluhan Hektare Lahan di Rokan Hilir Terbakar.

CNG.online: - Kab. Rokan Hilir Lebih dari 35 hektare rawa gambut kering di sejumlah kecamatan di Kabupaten Rokan Hilir, Riau, dilaporkan terbakar hingga menimbulkan asap yang berpotensi mengganggu kesehatan masyarakat.

"Kebakaran lahan terjadi sejak kemarin di dua titik lokasi, yakni Kecamatan Bangko dan Tanah Putih," kata Kepala Bidang Humas Polda Riau Ajun Komisaris Besar Polisi Guntur Aryo Tejo lewat pesan elektronik yang diterima, Minggu (1/3).

AKBP Guntur merinci, untuk di Kecamatan Bangko, satu titik kebakaran berada di Desa Teluk Bano II. Selanjutnya juga ada dua titik kebakaran lahan di Kecamatan Tanah Putih tepatnya di Desa Sedinginan dan Desa Rantau Bais.

Ia menjelaskan, untuk titik kebakaran di wilayah Bangko, tim dari Polres Rokan Hilir dan Polsek Bangko sejak kemarin telah berada di lokasi kebakaran.

"Di lokasi ini kebakaran terjadi persisnya di Dusun Suka Damai, Kepulauan Teluk Bano. Luas lahan terbakar mencapai 32 hektare dan lahan tersebut adalah semak belukar rawa gambut," katanya.

Guntur mengatakan, anggota juga telah mendeteksi identitas pemilik lahan terbakar, masing-masing atas nama Paini, Udin, Kemis dan Bandot.

"Para pemilik lahan juga telah dimintai keterangannya dan saat ini kasusnya masih dalam proses penyelidikan," kata dia.

AKBP Guntur menjelaskan, Tim Karhutla Polsek Bangko, bersama sejumlah masyarakat di Kecamatan Bangko dan regu Damkar PT Jatim telah melakukan upaya pemadaman sejak kemarin dan api telah berhasil dipadamkan.

Sementara itu untuk kebakaran lahan di Kecamatan Tanah Putih, Tim Karhutla Polres Rokan Hilir dan Polsek Tanah Putih juga telah berada di lokasi kebakaran sejak kemarin.

"Lokasi kebakaran lahan persisnya berada di Kepulauan Rantau Bais dimana luas lahan yang terbakar ada sebanyak 5 hektare. Pemilik lahanya masih dalam lidik," katanya.

Kebakaran hutan dan lahan di Provinsi Riau kembali terjadi sejak beberapa pekan lalu, menyebabkan kabut asap menyelimuti berbagai wilayah termasuk Kota Pekanbaru.

Sepanjang Januari hingga Februari 2015, Polda Riau bersama jajaran juga telah menetapkan sembilan orang sebagai tersangka pembakaran hutan dan lahan. Kepolisian juga telah menangkap sejumlah orang diduga melakukan perambahan dan pembalakan secara ilegal.

Kenaikan Harga Beras diSebabkan Kurangnya Stok. |& JK Wapres Pastikan Harga Beras Segera Turun.

CNG.online: - Perum Bulog mengungkapkan kenaikan harga beras disebabkan kekosongan stok dalam tiga bulan sebelumnya yakni periode November-Desember 2014 dan Januari 2015.

"Bulog bertugas mengeluarkan 232.000 ton raskin (beras miskin) tiap bulan. Tapi, November-Desember 2014, stoknya tidak ada dan Januari masih seperti itu," kata Direktur Pelayanan Publik Perum Bulog Leli Pritasari Subekti dalam konperensi pers di Jakarta, Sabtu.

Hal tersebut disampaikannya merespon dugaan mafia beras sebagai penyebab kenaikan harga beras belakangan ini.

Leli menjelaskan, kondisi pada akhir 2014 itu dikarenakan stok November dan Desember sudah ditarik terlebih dahulu pada Februari dan Maret 2014, sehingga menyebabkan kekosongan sebesar 462.000 ton.

Akibatnya, pada Desember 2014 dan Januari 2015, Bulog hanya menggelontorkan 71.000 ton beras, sehingga kurang efektif menurunkan harga.

"Hitungannya, 462 ribu stok yang kosong hanya ditutup dengan 71 ribu, akhirnya ya kurang nendang," kata Leli.

Hal tersebut diperparah dengan terlambatnya pasokan beras pada Januari akibat "launching" yang baru diresmikan pada tanggal 28 Januari 2015, sehingga total kekosongan stok beras mencapai hampir 700.000 ton.

Selain itu, adanya isu penghapusan raskin juga berpengaruh secara psikologis maupun administratif terhadap pemerintah daerah.

Terkait dengan kelangkaan stok beras di pasar, pengamat pertanian Khudori juga berpendapat hal itu disebabkan karena faktor alam dan bukan ulah mafia beras seperti yang disebut Menteri Perdagangan.

Faktor alam yang dimaksud ialah musim paceklik yang berlangsung lama, sehingga mengakibatkan mundurnya jadwal panen raya di Indonesia.

"Mestinya Februari hingga Mei kita sudah panen raya, tapi karena hujan datang terlambat, maka jadwal tanam dan panen ikut mundur sekitar satu hingga 1,5 bulan. Musim pacekliknya lebih lama," kata Khudori.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------JK Wapres Pastikan Harga Beras Segera Turun. Lalu CNG.online: - Makassar Wakil Presiden Jusuf Kalla memastikan harga beras akan turun mengingat stok sebesar 1,5 juta ton cukup tersedia ditambah lagi bulan depan akan panen raya sehingga masyarakat tak perlu khawatir membeli dengan harga yang tinggi.

"Stok cukup dan bisa turunkan harga beras karena sekali lagi panen bulan depan bahkan minggu depan sudah ada sedikit panen. Jadi tak perlu ada kekhawatiran," kata Jusuf Kalla kepada pers di Makassar, Sabtu

Wapres mengatakan, kenaikan harga beras selama ini lebih disebabkan adanya keterlambatan raskin dari Bulog mengingat ada perubahan rencana kalau Raskin akan dihentikan.

Menurutnya, semula raskin akan diganti dengan uang tapi rencana tersebut tidak jadi karena tidak sesuai dengan tujuan raskin.

"Raskin harus berupa beras supaya menciptakan ketahanan pangan. Kalau dikasih uanh nanti bisa untuk membeli kebutuhan yang lain," katanya.

Bagi masyarakat, beras memang memegang peranan sangat penting mengingat 60 persen pengeluaran dipergunakan untuk membeli makanan," katanya.

JK mengatakan stok sebesar 1,5 juta ton saat ini dinilai sangat aman dan jika nanti panen stok bisa mencapai tiga juta ton.

"Dulu malah stok pernah cuman 500 ribu ton tapi tidak apa-apa karena beberapa minggu kemudian sudah panen sehingga stok bertambah," kata Kalla.

Gubernur Sulawesi Selatan Sjahrul Yasin Limpo mengatakan, provinsinya selama ini memang menjadi salah satu lumbung beras nasional dan menyalurkan raskin ke 22 provinsi.

Selama ini Sulsel bisa mendistribusikan raskin mencapai 900 ribu ton.

Pada Maret dan April saat nanti panen raya stok bisa mencapai 1,5 juta ton dan siap disalurkan ke sejumlah daerah yang alami kekurangan beras.

Otonomi Daerah: Wapres Ingatkan Pemimpin Daerah Saling Mengawasi.

CNG.online: - Ambon Kepada puluhan Gubernur yang hadir dalam Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ambon, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) mengingatkan tentang fungsi saling mengawasi gubernur dengan wali kota/bupati perihal pengambilan kebijakan.

Menurut JK, dengan otonomi daerah, tidak ada lagi permintaan izin ke pusat, melainkan langsung ke daerah.

JK mencontohkan perihal permintaan izin tambang. Sesuai Undang-Undang Nomor 22 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah, izin dikeluarkan oleh gubernur, padahal sebelumnya dikeluarkan oleh bupati.

JK berharap, dengan dialihkan kewenangan tersebut ada mekanisme saling mengawasi. Menurutnya, memberikan keputusan kepada bupati bukan hal yang baik. "Jadi pusat yang tentukan salah juga. Di tingkat bawah juga begitu, maka sekarang diambil jalan tengah, gubernur. Tetapi, harus rekomendasi bupati," ungkapnya, Kamis (26/2).

Namun lanjut JK, Gubernur mengeluarkan izin pemanfaat hutan untuk tambang atas rekomendasi bupati juga sehingga, diharapkan mekanisme saling mengawasi antara gubernur dan bupati. "Nantinya akan terjadi keseimbangan dalam pemerintahan atau birokrasi di Tanah Air," kata dia.

Sementara itu, kepada menteri terkait, JK mengingatkan untuk tidak melewati kewenangan yang sudah diatur oleh undang-undang. "Kepada teman-teman menteri juga, Anda jangan melewati garis kewenangan itu. Karena berarti kita merusak sistem itu," ujar JK.
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Kemudian JK Kembali Minta Kebijakan Tak Dipidanakan. CNG.online: - Ambon Di hadapan puluhan gubernur, Wakil Presiden (Wapres) Jusuf Kalla (JK) kembali menyatakan sikapnya yang menolak pemidanaan terhadap suatu kebijakan yang diambil pemerintah pusat maupun daerah.

Menurut JK, pemidanaan terhadap kebijakan tersebut akan membuat semua aparat pemerintah dari daerah sampai pusat tidak berani mengambil kebijakan dan berakibat pada tidak jalannya pemerintahan.

"Sering sejak awal, sejak dulu, 10 tahun lalu pun saya selalu memberikan suatu penjelasan, malah saya sering marah apabila kebijakan itu diadili. Karena apabila kebijakan itu diadili maka tidak ada lagi orang berani ambil kebijakan," kata JK dalam sambutan pembukaan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) di Ambon, Kamis (26/2) malam.

Bahkan, JK menyebut bahwa dengan tidak adanya kebijakan maka sama saja dengan tidak ada pemerintah atau semua menjadi robot.

Sebelumnya, dalam konferensi nasional bertema "Peningkatan Transparansi dan Partisipasi Publik dalam Pencegahan Korupsi" yang digelar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), JK telah meminta agar aparat penegak hukum tidak menjadikan kebijakan atau diskresi sebagai objek pemeriksaan dalam kasus pidana.

Walaupun, JK mengakui tidak semua keputusan yang diambil pemerintah akan berdampak positif terhadap masyarakat.

Namun, jika berdampak negatif maka sanksi yang dikenakan adalah sanksi administratif.

SBY Serahkan Polemik KPK - Polri Kepada Presiden Jokowi.

CNG.online: - Jakarta Mantan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono berpendapat permasalahan polemik KPK dan Polri lebih tepat diserahkan sepenuhnya kepada pihak yang berwenang mengambil keputusan yaitu Presiden Joko Widodo.

"Terkait KPK dan Polri itu kebijakan dari presiden yang berwenang pada saat ini, itu saja komentar saya," kata Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) usai menghadiri acara "Suistainable Bussines Award" di salah satu hotel di Jakarta, Rabu malam.

Selebihnya ia tidak berkomentar lagi mengenai kisruh KPK dan Polri.

Dalam acara tersebut SBY mendapat penghargaan yang berkaitan dengan pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan yang seimbang ketika masih menjabat sebagai Presiden RI.

Ia hadir bersama dengan istrinya Ani Yudhoyono beserta dengan para pengawalnya.

SBY juga menyampaikan agar pertumbuhan ekonomi dan kelestarian lingkungan tetap dijaga serta diteruskan pada pemerintahan yang sekarang.

"Saya dedikasikan penghargaan ini kepada seluruh masyarakat Indonesia, semoga masih bisa diteruskan lebih baik pada pemerintahan sekarang," katanya.

Selain itu, ia berpesan kepada semua masyarakat untuk tetap menjaga lingkungan demi keberlangsungan yang baik bagi generasi selanjutnya.

Dalam penghargaan ini, ia juga menekankan pentingnya menjaga dua hal tersebut yaitu, pertumbuhan ekonomi yang baik dan lingkungan yang seimbang.

"Tidak semuanya memahami tujuan besar dari dua hal tersebut, maka semua pihak harus bekerjasama menjaganya," ujarnya.

SBY juga yakin pada pemerintahan yang baru, pasti memperhatikan hal-hal tersebut.

"Presiden Joko Widodo pasti juga akan menyadari pentingnya menjaga lingkungan yang baik demi menjaga masa depan anak-cucu bangsa, tanpa saya beri pesan apapun terkait hal ini," kata SBY.

Esemka diArahkan Sebagai Mobil Angkutan Pertanian.

CNG.online: - Jakarta Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin mengatakan mobil Esemka kemungkinan besar akan diarahkan sebagai mobil angkutan pertanian dan pedesaan.

"Kami membicarakan masalah angkutan pertanian, pedesaan, itu yang kita siapkan dan akan kita produksi sendiri," kata Menperin Saleh Husin setelah rapat terbatas yang dipimpin Presiden Joko Widodo (Jokowi) di Kantor Presiden Jakarta, Rabu malam.

Ia mengatakan, untuk kebutuhan angkutan perkebunan, pertambangan, atau di pedesaan jika memungkinkan akan diproduksi sendiri di dalam negeri.

Oleh karena itu, pemerintah mendorong Esemka yang merupakan karya anak bangsa itu bisa memproduksi mobil angkutan untuk kepentingan tersebut.

"Esemka itu kalau bisa memproduksi sendiri kan sangat bagus untuk putra-putri Indonesia sendiri," katanya.

Ke depan, kata dia, akan dilakukan kajian teknis dan detail pelaksanaan untuk membuat road map bagi angkutan perkebunan, pertambangan, dan pedesaan yang diharapkan bisa dipasok dari dalam negeri sendiri.

"Salah satu yang sangat siap ya Esemka. Targetnya secepatnya," katanya.

Menteri menambahkan, pemerintah optimistis Indonesia mampu memproduksi angkutan untuk kepentingan sendiri.

"Bisa, tadi Dirut Esemka sudah mengatakan mereka sanggup, mereka bisa," katanya.

Presiden diJadwalkan Lantik Pimpinan Sementara KPK. | Pengamat: KPK Masih Bisa Berjalan.

CNG.online: - Jakarta Presiden Joko Widodo Jumat pagi dijadwalkan melantik tiga pimpinan sementara Komisi Pemberantasan Korupsi di Istana Negara Jakarta.

Dalam acara yang diagendakan berlangsung pukul 08.00 WIB tersebut, Kepala Negara akan melantik tiga pimpinan merangkap anggota KPK sementara,1 masing-masing Taufiequrrahman Ruki, Johan Budi dan Indriyanto Seno Aji.

Sebelumnya dalam keterangan pers yang disampaikan pada Rabu (18/2) Presiden Joko Widodo memutuskan untuk mengeluarkan Keppres pemberhentian sementara dua pimpinan KPK yaitu Abraham Samad dan Bambang Widjojanto yang tengah menghadapi masalah hukum.

Untuk mengisi kekosongan tiga pimpinan KPK, maka Presiden juga mengeluarkan Perppu yang mengatur kewenangan Presiden untuk menunjuk pimpinan sementara KPK agar lembaga itu dapat terus menjalankan tugasnya.

Berdasarkan Perppu tersebut kemudian Presiden mengeluarkan Keppres penunjukkan sementara untuk mengisi posisi tiga pimpinan KPK yang kosong. Presiden memutuskan menunjuk mantan Ketua KPK Taufiequrrahman Ruki, Deputi Pencegahan KPK Johan Budi dan ahli serta praktisi hukum Indriyanto Seno Aji sebagai pimpinan sementara KPK.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sementara itu Pengamat hukum: KPK masih bisa berjalan, CNG.online: - Jakarta Pakar Hukum Tata Negara Irman Putra Sidin mengatakan KPK tidak memerlukan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menyusul ditetapkannya Abraham Samad sebagai tersangka oleh pihak Kepolisian Republik Indonesia, karena KPK masih bisa berjalan.

"Tidak perlu karena tidak ada kegentingan yang memaksa, dan KPK masih bisa berjalan," kata Irman yang dihubungi dari Jakarta, Selasa.

Dia mengatakan meskipun dua pimpinan KPK Abraham Samad dan Bambang Widjojanto telah ditetapkan sebagai tersangka, namun keduanya tidak perlu mengundurkan diri.

"Mengundurkan diri itu kan inisiatif keduanya, dan itu tidak perlu dilakukan. Dengan status tersangka mereka sudah otomatis berhenti sementara," kata Irman.

Dia menjelaskan, berdasarkan aturan, maka Samad dan Bambang Widjojanto hanya kehilangan sejumlah kewenangan antara lain, penyelidikan, penyidikan dan penuntutan. Namun ketiga kewenangan itu masih bisa dilakukan dua pimpinan KPK lainnya yang belum ditetapkan sebagai tersangka.

Pada Selasa hari ini, Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) Polda Sulselbar menetapkan Ketua KPK Abraham Samad sebagai tersangka. Sebelumnya Bareskrim Mabes Polri juga telah menetapkan Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto sebagai tersangka.

Sejumlah pihak menyebut penetapan pimpinan KPK sebagai tersangka merupakan upaya kriminalisasi dan melemahkan KPK.

Cara Buang Sial: Pengunjung Wihara Nyebur ke Kolam Keramat. | Klenteng di Petak Sembilan Kebanjiran

CNG.online: - Ratusan warga etnis Tionghoa datangi Wihara Gayatri, di kawasan Tapos Depok. Di tempat itu, mereka melakukan berbagai ritual dalam rangka Tahun Baru Imlek, Kamis 19 Februari 2015.

Pantauan salah satu titik yang menjadi pusat peribadatan yang paling banyak dikunjungi di Wihara tersebut adalah pemandian tujuh sumur. Letaknya yang berada di belakang Wihara.

Konon air dari tujuh sumur ini memiliki banyak khasiat, sehingga tak heran jika ke tujuh sumur ini menjadi salah satu tempat wajib yang harus di datangi.

"Selain tujuh sumur ada juga kolam kura-kura. Biasa kita sebut kias yang artinya semacam buang sial. Kura-kura yang dibuang oleh jemaat di sini di percaya untuk mengusir hal-hal negatif," kata salah satu pengurus Wihara, Budi Setiawan.

Tercatat, sudah ada sekitar 200 ekor kura-kura yang dilepas oleh masing-masing jemaat. Sebelum melakukan berbagai ritual lainnya, masyarakat Tionghoa lebih dulu melakukan sembahyang dengan menggunakan dupa di antara ratusan lilin.


Di tempat ini pula, banyak di jual burung-burung kecil yang konon dipercaya pula dapat menghilangkan ke sialan dan membawa keberkahan. "Harapan kami sih tentunya banyak rezki di tahun ini. Hidup makin rukun dan damai," kata Budi.

Konon, ketujuh mata air sumur tadi memiliki khasiat yang berbeda, seperti mata air sumur Sri Ningsih guna menenangkan lahir bathin, Sri Waras guna sehat dan sentosa, Sri Lungguh untuk kedudukan dan drajat, Sri Kunaratih Kumadjaya untuk cari jodoh, Sri Rezki guna usaha cari rezki, Sri Mulyasari untuk pengobatan, Sri Pontjo Warno, guna segala tolak malapetaka.

Perayaan Imlek di wihara ini kerap menyedot perhatian warga sekitar sehingga tak heran jika banyak warga yang non etnis membanjiri Wihara tersebut, khususnya anak-anak.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Namun lain Lagi Sama yang ini Hari Imlek, Klenteng di Petak Sembilan Kebanjiran, CNG.online: - Perayaan Imlek 2566 di Yayasan Wihara Dharma Bhakti, Jalan Petak Sembilan, kawasan Pasar Glodok, Jakarta, sejak pagi sudah dipadati oleh etnis Tionghoa yang akan melakukan peribadatannya.

Namun, perayaan tersebut harus sedikit terganggu, ketika hujan deras mengguyuri tempat ibadah suci tersebut sekitar pukul 11.30 WIB.

Tak ayal baik pengujung maupun para pengemis yang berjumlah ratusan orang ini menyemut di halaman Wihara Dharma Sakti yang berdekatan dengan Wihara Dharma Bhakti.

Namun, berselang beberapa menit kemudian setelah hujan turun, banjir menggenangi halaman Dharma Sakti. Terlihat, air tersebut semata kaki orang dewasa.

Edy, yang bekerja di Wihara Sakti ini, mengatakan banjir tersebut baru terjadi tahun ini. "Banjir kayak gini baru terjadi tahun ini, tahun sebelumnya belum pernah terjadi," kata dia yang sudah bekerja sejak 2009.

Bahkan, Edy mengungkapkan Wihara Dharma Sakti ini pernah hampir tenggelam saat terjadinya banjir parah pada beberapa minggu lalu.

"Dua minggu lalu yang banjir parah. Istana saja banjir, apalagi disini," ucapnya.

Edy mengatakan kalau dirinya tidak tahu apa penyebab banjir. Pasalnya, disini hanya ada selokan, namun jauh dari sungai.

"Saya kurang tahu apa penyebabnya (banjir). Tapi, di sebelah (Wihara Dharma Bhakti) menyediakan mesin sedot air untuk menguras banjir disini," ucap dia.

Presiden Jokowi Pidato Terkait Masalah Polri – KPK. | Sementara itu Jokowi angkat 3 anggota KPK.

CNG.online: - Jakarta Presiden Joko Widodo, di Istana Negara, Rabu, mengadakan jumpa pers terkait permasalahan KPK dan Polri yang terjadi akhir-akhir ini.

Berikut pidato lengkap Presiden Jokowi:

Yang pertama, mengingat bahwa pencalonan Komjen Budi Gunawan sebagai Kapolri telah menimbulkan perbedaan pendapat di masyarakat maka untuk menciptakan ketenangan serta memperhatikan kebutuhan Kepolisian Negara Republilk Indonesia untuk segera dipimpin oleh seorang Kapolri yang definitif, maka hari ini kami mengusulkan calon baru yaitu Komisaris Jenderal Badrodin Haiti untuk mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat sebagai Kapolri

Yang kedua, saya memutuskan Komisaris Jenderal Budi Gunawan untuk terus memberikan kontribusi terbaik bagi polisi agar makin profesional dan dipercaya masyarakat. Kontribusi ini dapat dilakukan dalam posisi dan jabatan apapun yang nanti diamanatkan kepadanya.

Yang ketiga.
Karena adanya masalah hukum pada dua pimpinan KPK yaitu saudara Abraham Samad dan saudara Bambang Widjajanto, serta satu kekosongan pimpinan KPK maka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saya akan mengeluarkan kepres pemberhentian sementara dua pimpinan KPK dan selanjutnya akan dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu untuk pengangkatan anggota sementara pimpinan KPK demi keberlangsungan kerja di lembaga KPK.

Setelah itu diikuti dengan penerbitan tiga Keppres pengangkatan tiga orang anggota sementara pimpinan KPK yaitu saudara Taufiqurrahman Ruki, saudara Profesor Dr Indriyanto Senoadji, dan saudara Johan Budi.

Saya menginstruksikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan meminta KPK untuk menaati rambu-rambu hukum dan kode etik untuk menjaga... untuk menjaga.. keharmonisan antara lembaga negara.

Demikian yang saya sampaikan terima kasih.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sementara itu Jokowi angkat tiga anggota sementara pimpinan KPK. CNG.online: - Jakarta Presiden Joko Widodo memberhentikan sementara Abraham Samad dan Bambang Widjajanto sebagai pimpinan KPK.

"Karena ada masalah hukum pada dua pimpinan KPK yaitu saudara Abraham Samad dan saudara Bambang Widjajanto, serta satu kekosongan pimpinan KPK maka sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku saya akan mengeluarkan keppres pemberhentian sementara dua pimpinan KPK," kata Jokowi, di Istana Negara, Jakarta, Rabu, terkait masalah KPK dan Kepolisian Indonesia.

Dan selanjutnya, kata Jokowi, akan dikeluarkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau perppu untuk pengangkatan anggota sementara pimpinan KPK demi keberlangsungan kerja di lembaga KPK.

"Setelah itu diikuti dengan penerbitan tiga keppres pengangkatan tiga orang anggota sementara pimpinan KPK yaitu saudara Taufiqurrahman Ruki, saudara Profesor Dr Indriyanto Senoadji, dan saudara Johan Budi," katanya.

"Saya menginstruksikan kepada Kepolisian Republik Indonesia dan meminta KPK untuk menaati rambu-rambu hukum dan kode etik untuk menjaga... untuk menjaga.. keharmonisan antara lembaga negara," demikian Jokowi yang tampil berkemeja lengan panjang putih dan celana panjang hitam.

Editing: Gunawan efendi.

Hujan Ringan Akan Guyur Jakarta Hari Ini 17/2/15.

CNG.online: - Jakarta Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memperkirakan sebagian besar wilayah DKI Jakarta akan diguyur hujan ringan hari ini.

Kepulauan Seribu dan Jakarta Utara diperkirakan akan mengalami hujan ringan di pagi hari, berawan di siang hari dan kembali hujan ringan di malam hari.

Jakarta Pusat berawan di pagi hari dan hujan ringan pada siang dan malam hari.

Jakarta Selatan dan Jakarta Timur berawan di pagi hari, hujan ringan pada siang hari dan kembali berawan pada malam hari.

Jakarta Barat berawan pada pagi hari. Sementara pada siang dan malam hari wilayah itu akan diguyur hujan dengan intensitas ringan.

Suhu udara di wilayah DKI Jakarta diperkirakan berkisar antara 23-32 derajat celcius. Sementara kelembaban udara berkisar antara 73 persen hingga 97 persen.

Sementara itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) DKI Jakarta mencatat pada pukul 06.00 WIB hari ini, semua pintu air di wilayah DKi Jakarta dalam keadaan aman kecuali Pintu Air Pasar Ikan, Penjaringan, Jakarta Utara yang tercatat dalam kondisi siaga III.

Berikut daftar kondisi pintu air di wilayah DKI Jakarta:

Katulampa 40 cm/M (siaga 4);
Depok 120 cm/T (siaga 4);
Manggarai 640 cm/Mt (siaga 4);
Karet 380 cm/T (siaga 4);
Krukut Hulu 90 cm/T (siaga 4);
Pesanggrahan 80 cm/T (siaga 4);
Angke Hulu 70 cm/T (siaga 4);
Cipinang Hulu 85 cm/Mt (siaga 4);
Sunter Hulu 50 cm/MT (siaga 4);
Pulo Gadung 370 cm/MT (siaga 4);
Waduk Pluit -175 cm/MT;
Pasar Ikan 195 cm/MT (siaga 3);